JAKARTA - Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026 menjadi sorotan banyak kepala daerah.
Kebijakan ini dipandang berdampak signifikan pada pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi, termasuk DKI Jakarta.
Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi secara bersama-sama menyampaikan protes langsung ke Kementerian Keuangan sebagai wujud ketidaksetujuan terhadap keputusan tersebut.
Namun, berbeda dengan para gubernur tersebut, Wakil Ketua DPR RI sekaligus mantan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, memilih sikap yang berbeda.
Ia memahami bahwa kebijakan ini telah melalui proses legislasi yang ketat dan telah menjadi bagian dari Undang-Undang APBN yang disahkan DPR, sehingga keputusan tersebut bersifat final.
Alasan Pramono Tidak Ikut Protes
Di Balai Kota Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025, Pramono Anung menjelaskan bahwa dirinya tidak ikut serta dalam aksi protes yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kalau Jakarta ya, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi inikan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, Disahkan di DPR. Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen. Hanya kalau memang ada perubahan tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan,” ucap Pramono.
Penjelasan tersebut menunjukkan sikap pragmatis Pramono dalam menghadapi kebijakan pusat yang sudah resmi dan final. Meski kebijakan itu memberatkan, khususnya untuk Jakarta, Pramono mengajak semua pihak untuk menerima kenyataan dan mencari solusi terbaik.
Dampak Pemangkasan Anggaran bagi Daerah
Pemangkasan TKD ini tidak bisa dianggap remeh karena memberikan tekanan pada pengelolaan keuangan daerah. Beberapa gubernur menilai hal ini akan menghambat proses pembangunan dan kesulitan membayar gaji pegawai, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara dan juru bicara kepala daerah dalam aksi tersebut, mengungkapkan besaran pemangkasan anggaran yang mereka hadapi. “Pemotongan anggaran rata-rata mencapai 20–30 persen di level provinsi, bahkan di tingkat kabupaten ada yang hingga 60–70 persen,” katanya.
Menurut Sherly, pengurangan dana transfer tersebut memaksa daerah untuk mengurangi program-program pembangunan yang sudah dijanjikan kepada masyarakat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menghambat kemajuan.
Momentum untuk Mencari Sumber Pembiayaan Alternatif
Alih-alih memilih protes terus menerus, Pramono Anung mengambil sikap lebih konstruktif. Ia memandang momen pemangkasan anggaran ini sebagai kesempatan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber pembiayaan lain yang dapat menunjang pembangunan daerah.
“Saya berharap kita bisa memutar otak untuk mencari sumber pembiayaan alternatif, sehingga pembangunan Jakarta tidak terganggu,” ungkapnya.
Beberapa alternatif yang tengah dipersiapkan oleh Pemprov DKI antara lain obligasi daerah dan collaboration fund.
Selain itu, terdapat skema lain yang diinisiasi seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L). Semua upaya ini diarahkan agar pengurangan dana TKD tidak membuat pembangunan terhenti.
Komitmen Terhadap Program Prioritas Sosial
Pramono menegaskan bahwa meski terjadi pemangkasan anggaran, ada program-program tertentu yang tidak boleh mengalami pengurangan dana sama sekali.
Program tersebut terutama berkaitan dengan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu di Jakarta.
“Tapi yang jelas semangat saya tidak berubah untuk membangun Jakarta dan yang tidak boleh dikurangin se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU, termasuk pemutihan ijazah,” kata Pramono.
Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) adalah program andalan yang sudah terbukti membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan lebih baik. Pemutihan ijazah juga penting untuk membantu warga yang kesulitan biaya pendidikan formal.
Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan
Kebijakan pemangkasan TKD ini merupakan bagian dari penyesuaian fiskal nasional yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan negara. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, tetap membuka kemungkinan bagi daerah yang memerlukan diskresi khusus.
Pramono Anung menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang diambil dapat tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Sebagai tokoh yang memiliki pengalaman luas dalam pemerintahan, Pramono mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan tengah dan solusi inovatif dalam mengelola keuangan daerah.
Optimisme di Tengah Tantangan
Meski tantangan pemangkasan anggaran cukup besar, Pramono yakin bahwa Jakarta dan daerah lain mampu beradaptasi dan terus maju. Dengan dukungan berbagai pihak, optimisme membangun kota dan daerah tidak boleh pudar.
Pramono mengajak semua elemen masyarakat dan pemerintahan untuk tetap fokus pada tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah memang membawa tantangan baru bagi daerah, termasuk Jakarta. Namun, dengan sikap terbuka, inovatif, dan komitmen kuat seperti yang ditunjukkan Pramono Anung, peluang untuk mencari sumber pembiayaan baru dan mempertahankan program prioritas tetap terbuka lebar.
Hal ini menjadi contoh positif bagi daerah lain untuk mengelola anggaran dengan kreatif dan bertanggung jawab demi kemajuan bersama.
