JAKARTA - Pemerintah tengah memperkuat komitmennya untuk memastikan distribusi LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Langkah ini diambil menyusul masih ditemukannya praktik konsumsi berlebih dan distribusi yang tidak terkoordinasi secara maksimal di lapangan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan strategi terstruktur demi menjamin subsidi ini tepat guna. Seluruh rantai distribusi LPG akan masuk dalam sistem baru yang tengah dibangun, dari hulu hingga ke masyarakat.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyampaikan bahwa sistem baru tersebut dirancang untuk mendata secara menyeluruh proses distribusi LPG bersubsidi mulai dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), agen, pangkalan, hingga sub pangkalan.
"Jadi di LPG itu juga ini kan kita tempo hari melihat itu penyaluran untuk LPG ini kan juga tidak begitu terkoordinasi dengan baik, jadi kita dorong untuk PPN (Pertamina Patra Niaga), ada dinamika, kita membuatkan sistem. Jadi ini mulai dari hulunya, dari SPPBE, kemudian itu bagaimana sampai dengan agen, kemudian pangkalan dan sub-pangkalan itu bisa terdata," ujar Yuliot.
Sistem Terpadu untuk Transparansi Penyaluran
Melalui sistem ini, Kementerian ESDM berharap seluruh alur distribusi LPG bersubsidi menjadi lebih transparan dan mudah diawasi. Dengan data yang terekam di setiap tahap distribusi, pemerintah dapat menganalisis titik-titik rawan penyimpangan serta mengawasi pola konsumsi.
Langkah ini juga diyakini akan meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian tabung LPG 3 kg ke seluruh daerah, khususnya ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan subsidi tersebut untuk kegiatan rumah tangga dan usaha kecil.
Tujuan akhirnya adalah menjamin bahwa subsidi hanya digunakan oleh mereka yang memang membutuhkan, bukan oleh pihak-pihak yang tidak sesuai kriteria namun masih menikmati LPG bersubsidi dalam jumlah berlebih.
Konsumsi Berlebih Jadi Masalah Utama
Salah satu tantangan utama dalam distribusi LPG subsidi saat ini adalah adanya konsumsi di luar batas kewajaran. Pemerintah menemukan bahwa beberapa rumah tangga mengonsumsi LPG hingga dua puluh tabung per bulan.
“Bagi masyarakat yang mengonsumsi, ini kan tempo hari ada yang dalam satu bulan itu bisa 10, bisa 20, ya padahal ini kan kebutuhan rumah tangga. Kita juga sudah melakukan identifikasi rumah tangga kebutuhan satu bulan itu kira-kira berapa optimalnya ini,” kata Yuliot.
Temuan ini menunjukkan bahwa subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat tidak mampu, justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria. Hal ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga merugikan negara dalam hal alokasi anggaran.
Penentuan Kebutuhan Ideal Rumah Tangga
Berdasarkan hasil kajian dan identifikasi, pemerintah telah menentukan estimasi kebutuhan rata-rata rumah tangga untuk konsumsi LPG 3 kg. Rata-rata tersebut menjadi acuan dalam menghitung kebutuhan nasional serta menyusun strategi alokasi subsidi yang lebih terarah.
“4 sampai 5 tabung dalam satu bulan, ya berarti ini kita juga bisa mengalkulasi berapa kebutuhan masyarakat Indonesia berdasarkan rumah tangga,” papar Yuliot.
Data tersebut menjadi fondasi utama dalam pembuatan sistem digitalisasi pendataan LPG, karena memberikan parameter jelas untuk mendeteksi konsumsi di luar kewajaran. Dengan standar konsumsi yang jelas, penyalahgunaan dapat dicegah lebih dini.
Koperasi Desa Merah Putih Turut Berperan
Tidak hanya dari sisi teknologi dan sistem, pemerintah juga merancang pendekatan distribusi berbasis komunitas. Dalam hal ini, lembaga-lembaga lokal seperti Koperasi Desa Merah Putih akan ikut ambil bagian dalam proses distribusi subsidi LPG.
“Nanti di pedesaan tentu dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini juga akan berperan untuk subsidi, dan juga distribusi jadi bisa berjalan secara efektif,” jelas Yuliot.
Pelibatan koperasi desa sebagai simpul distribusi dipercaya dapat meningkatkan pengawasan lokal serta memperkuat jangkauan distribusi hingga ke pelosok.
Keterlibatan masyarakat dalam proses distribusi ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keadilan dalam pemanfaatan subsidi.
Pemetaan dan Pendataan Terus Diintensifkan
Dalam pelaksanaannya, Kementerian ESDM terus memperbarui data rumah tangga penerima subsidi dengan berbagai metode pemetaan dan verifikasi. Pendekatan ini dilakukan agar tidak ada masyarakat yang berhak justru terlewat dari penerimaan LPG 3 kg bersubsidi.
Melalui penguatan data, sistem distribusi LPG 3 kg akan mengarah pada pendekatan berbasis kebutuhan aktual. Ini penting agar kebijakan subsidi tetap relevan dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi dan pihak terkait untuk memastikan sistem ini berjalan secara berkelanjutan.
Menuju Subsidi yang Lebih Adil dan Tepat
Langkah pemerintah ini menandai keseriusan dalam memastikan subsidi energi tidak lagi dinikmati oleh kelompok yang tidak seharusnya. Kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat rentan.
Dengan kombinasi sistem pendataan digital, pengawasan distribusi, hingga pelibatan lembaga lokal, LPG bersubsidi 3 kg diharapkan benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Perubahan sistem ini juga mencerminkan arah baru tata kelola subsidi energi yang lebih profesional dan berkeadilan.
